Sudah Punya KIS atau KIP Tapi Bansos Belum Masuk, Kenapa Bisa Begitu

Tekno.akurat.co-Memiliki KIS atau KIP sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang otomatis akan menerima bantuan sosial. Namun di lapangan, tidak sedikit warga yang sudah memegang kartu tersebut, tetapi bantuan yang ditunggu tidak kunjung masuk. Situasi ini kerap memicu kebingungan dan pertanyaan, terutama ketika melihat orang lain menerima bansos meski tidak memiliki kartu serupa.

Kondisi tersebut banyak ditemui di berbagai daerah. Ada keluarga yang sudah bertahun-tahun menggunakan KIS untuk berobat atau menerima KIP untuk kebutuhan sekolah anak, tetapi saat bansos cair, nama mereka tidak masuk dalam daftar penerima. Sebaliknya, ada warga lain yang tidak memiliki kartu apa pun, tetapi justru mendapatkan bantuan.

Perbedaan inilah yang sering menimbulkan anggapan bahwa sistem bansos tidak konsisten. Padahal, kepemilikan KIS atau KIP tidak selalu menjadi penentu langsung dalam penyaluran bantuan sosial.

KIS dan KIP Bukan Penentu Langsung Penerima Bansos

Kartu Indonesia Sehat dan Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan yang memiliki tujuan berbeda dengan bansos tunai atau pangan. KIS fokus pada akses layanan kesehatan, sementara KIP ditujukan untuk membantu biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu.

Kepemilikan kedua program tersebut memang menunjukkan bahwa seseorang pernah dinilai layak menerima bantuan. Namun, bansos seperti PKH atau BPNT memiliki kriteria dan mekanisme tersendiri. Artinya, memiliki KIS atau KIP tidak otomatis membuat seseorang masuk daftar penerima bansos lain.

Penyaluran Bansos Mengacu pada DTKS

Penentuan penerima bansos umumnya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Basis data ini berisi informasi rumah tangga yang dinilai membutuhkan bantuan berdasarkan indikator sosial dan ekonomi tertentu.

DTKS berbeda dengan data penerima KIS atau KIP. Seseorang bisa saja memiliki KIS atau KIP, tetapi datanya belum masuk atau belum aktif dalam DTKS. Dalam kondisi seperti ini, sistem bansos tidak akan menyalurkan bantuan meskipun kartu bantuan lain sudah dimiliki.

Data Belum Diperbarui atau Tidak Sinkron

Salah satu penyebab paling sering bansos tidak masuk adalah data yang belum diperbarui. Kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, atau domisili bisa berubah, tetapi perubahan tersebut belum tercatat di sistem.

Ketidaksinkronan data antara KIS, KIP, dan DTKS membuat sistem membaca status yang berbeda. Akibatnya, meskipun secara kasat mata seseorang terlihat layak, secara sistem belum tentu memenuhi syarat untuk bansos di periode berjalan.

Masalah ini biasanya baru terlihat saat penyaluran bansos dilakukan dan nama tidak muncul dalam daftar penerima.

Keterbatasan Kuota Bantuan Sosial

Faktor lain yang sering tidak disadari adalah keterbatasan kuota. Bansos disalurkan berdasarkan kemampuan anggaran dan jumlah penerima yang ditetapkan di setiap tahap.

Dalam satu wilayah, jumlah warga yang memenuhi kriteria bisa lebih banyak daripada kuota yang tersedia. Akibatnya, pemerintah menerapkan skala prioritas. Warga dengan tingkat kerentanan paling tinggi akan didahulukan, sementara yang lain harus menunggu tahap berikutnya.

Situasi ini membuat sebagian warga merasa terlewat meskipun sudah memiliki KIS atau KIP.

Perbedaan Jenis Bantuan dan Waktu Penyaluran

Setiap program bantuan memiliki jadwal dan mekanisme penyaluran yang berbeda. KIS bersifat aktif sepanjang tahun untuk layanan kesehatan, KIP mengikuti kalender pendidikan, sementara bansos tunai atau pangan biasanya disalurkan per tahap.

Perbedaan ini sering disalahartikan sebagai bantuan yang tidak cair. Padahal, bisa jadi program bansos yang dimaksud memang belum masuk jadwal penyaluran di wilayah tersebut.

Baca Juga: Kenapa Nama Sudah Terdaftar Tapi Bansos Belum Cair? Ini Penjelasan yang Sering Terjadi

Peran Pemerintah Daerah dalam Penentuan Akhir

Meski data bersumber dari sistem nasional, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses verifikasi. RT, RW, kelurahan, hingga dinas sosial daerah terlibat dalam memastikan data penerima sesuai kondisi di lapangan.

Jika proses pemutakhiran data di tingkat daerah belum selesai, bansos bisa tertunda meskipun warga sudah memiliki KIS atau KIP. Proses ini membutuhkan waktu karena setiap perubahan harus diverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahan sasaran.

Kenapa Ada yang Dapat Meski Tidak Punya KIS atau KIP

Fenomena ini juga sering menimbulkan pertanyaan. Jawabannya, bansos tidak mensyaratkan kepemilikan KIS atau KIP. Selama data seseorang tercatat aktif di DTKS dan masuk kuota penyaluran, bantuan bisa diberikan meskipun kartu tersebut belum dimiliki.

Dalam beberapa kasus, bansos justru menjadi pintu awal seseorang untuk kemudian diusulkan mendapatkan KIS atau KIP di tahap berikutnya.

Upaya Perbaikan Sistem Bansos

Melalui Kementerian Sosial, pemerintah terus melakukan pembaruan data dan penyesuaian mekanisme agar bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat juga didorong untuk aktif melaporkan jika ada data yang tidak sesuai melalui pemerintah daerah setempat.

Namun, karena data sosial bersifat dinamis, proses perbaikan tidak bisa berjalan instan. Setiap laporan tetap harus melalui verifikasi agar tidak menimbulkan masalah baru dalam penyaluran bantuan.

Kurangnya Informasi Jadi Sumber Kebingungan

Banyak warga tidak mendapatkan penjelasan utuh mengenai perbedaan antara KIS, KIP, dan bansos lainnya. Informasi sering berhenti di tingkat pengumuman tanpa penjelasan lanjutan mengenai mekanisme dan keterbatasan sistem.

Akibatnya, muncul asumsi bahwa semua bantuan saling terhubung secara otomatis. Ketika bansos belum masuk, rasa kecewa pun muncul meski secara sistem kondisi tersebut masih wajar terjadi.