Bansos Sering Dianggap Tidak Adil, Ini Cara Pemerintah Menentukannya

Tekno.akurat.co-Setiap kali bantuan sosial disalurkan, keluhan hampir selalu muncul. Ada warga yang merasa lebih membutuhkan tapi tidak menerima, sementara tetangga yang dianggap “lebih mampu” justru mendapat bantuan. Situasi ini membuat bansos kerap dicap tidak adil dan memicu perdebatan di tingkat lingkungan.

Penilaian tersebut biasanya muncul dari apa yang terlihat sehari-hari. Kondisi rumah, kendaraan, atau pekerjaan sering dijadikan ukuran siapa yang layak dan siapa yang tidak. Padahal, pemerintah tidak menggunakan penilaian visual atau pendapat pribadi dalam menentukan penerima bantuan sosial.

Perbedaan cara pandang inilah yang membuat bansos sering disalahpahami.

Penentuan Penerima Bansos Tidak Berdasarkan Penilaian Pribadi

Pemerintah menentukan penerima bansos melalui sistem data nasional, bukan berdasarkan laporan sepihak atau keputusan individu. Basis utama yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

DTKS berisi data rumah tangga yang dinilai membutuhkan bantuan berdasarkan indikator sosial dan ekonomi tertentu. Data inilah yang menjadi rujukan utama dalam berbagai program bansos, termasuk PKH, BPNT, dan bantuan tunai lainnya.

Karena berbasis sistem, hasil penetapan sering kali tidak selalu sejalan dengan penilaian masyarakat di lapangan.

Pendataan Dimulai dari Lingkungan Warga

Proses pendataan bansos tidak langsung dilakukan oleh pemerintah pusat. Tahap awal justru berasal dari lingkungan terdekat warga.

RT dan RW berperan mengusulkan warga yang dianggap layak masuk DTKS. Usulan ini kemudian dibahas di tingkat kelurahan atau desa sebelum diteruskan ke dinas sosial daerah. Di tahap ini, data masih bisa berubah karena dilakukan pengecekan lapangan dan penyesuaian dengan kriteria.

Tidak semua usulan otomatis diterima, karena harus melalui proses verifikasi lanjutan.

Kriteria Bansos Lebih Kompleks dari Sekadar Penghasilan

Banyak orang mengira bansos hanya ditentukan dari besar kecilnya penghasilan. Faktanya, pemerintah menggunakan sejumlah indikator lain untuk menilai tingkat kesejahteraan.

Beberapa aspek yang ikut diperhitungkan antara lain kondisi tempat tinggal, jumlah tanggungan keluarga, akses terhadap layanan dasar, status pekerjaan, hingga kepemilikan aset tertentu.

Dengan indikator yang beragam ini, dua keluarga dengan penghasilan serupa bisa saja memiliki status yang berbeda dalam sistem bansos.

Verifikasi dan Validasi Dilakukan Berulang

Setelah data masuk ke sistem, pemerintah masih melakukan verifikasi dan validasi secara berkala. Tujuannya untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang masih memenuhi kriteria.

Jika ditemukan data ganda, ketidaksesuaian kondisi, atau perubahan status ekonomi, data bisa diperbaiki atau bahkan dicoret. Sebaliknya, warga yang sebelumnya tidak masuk daftar juga bisa diusulkan jika kondisinya berubah.

Proses ini membuat daftar penerima bansos tidak bersifat tetap dan bisa berubah setiap periode.

Baca Juga: Kenapa Nama Sudah Terdaftar Tapi Bansos Belum Cair? Ini Penjelasan yang Sering Terjadi

Keterbatasan Anggaran Membuat Kuota Tidak Menyeluruh

Anggapan tidak adil juga sering muncul karena keterbatasan kuota. Anggaran bansos disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga tidak semua warga yang tergolong layak bisa menerima bantuan secara bersamaan.

Dalam kondisi ini, pemerintah menerapkan skala prioritas. Rumah tangga dengan kondisi paling rentan akan didahulukan, sementara yang lain menunggu tahap atau periode berikutnya.

Situasi inilah yang sering memicu pertanyaan, kenapa ada yang dapat lebih dulu dan ada yang belum.

Pemerintah Daerah Punya Peran Penting

Meski DTKS dikelola secara nasional, pemerintah daerah tetap memegang peran penting. Dinas sosial daerah bertugas memverifikasi data, menyesuaikan dengan kondisi lapangan, dan mengajukan perbaikan jika diperlukan.

Jika proses pemutakhiran data di daerah belum selesai, pencairan bansos bisa tertunda meskipun nama sudah tercantum dalam sistem. Hal ini sering disalahartikan sebagai bantuan yang sengaja ditahan.

Kenapa Tetangga Dapat, Kita Tidak

Pertanyaan ini hampir selalu muncul saat bansos cair. Jawabannya bisa berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing.

Ada warga yang lebih dulu menerima karena datanya sudah lama aktif, masuk kategori prioritas, atau sudah lolos verifikasi tahap ini. Sementara warga lain mungkin masih menunggu pembaruan data atau belum masuk kuota pencairan.

Tanpa mengetahui detail sistem, perbedaan ini kerap dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Upaya Pemerintah Memperbaiki Sistem Bansos

Melalui Kementerian Sosial, pemerintah terus melakukan pembaruan data dan perbaikan mekanisme penyaluran bansos. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses verifikasi.

Masyarakat juga didorong untuk aktif melaporkan jika ada data yang tidak sesuai melalui pemerintah daerah setempat. Namun, setiap laporan tetap harus melalui proses pengecekan agar tidak menimbulkan kesalahan sasaran baru.

Transparansi Masih Jadi Tantangan

Meski sistem bansos terus diperbaiki, transparansi masih menjadi tantangan. Banyak warga tidak mengetahui bagaimana proses penetapan dilakukan, sementara penjelasan resmi sering bersifat teknis dan sulit dipahami.

Akibatnya, informasi yang beredar di masyarakat lebih banyak berdasarkan asumsi dan cerita dari mulut ke mulut. Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang sebenarnya berbasis sistem sering terlihat tidak adil di mata publik.