Indonesia Tekankan Pentingnya Pengaturan Antariksa Secara Adil

akurat logo
Iwan Setiawan
Rabu, 29 Maret 2017 06:38 WIB
Share
 
Indonesia Tekankan Pentingnya Pengaturan Antariksa Secara Adil
Ilustrasi Antariksa (Foto: beritateknologi.com).

AKURAT.CO, Indonesia menekankan pentingnya pengaturan kegiatan keantariksaan secara adil dan berimbang untuk tujuan damai melalui pengembangan teknologi dan aplikasi keantariksaan yang diatur berdasarkan prinsip keadilan dan saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah masing-masing negara.

Hal itu dikemukakan Kuasa Usaha Ad-Interim (KUAI) KBRI/PTRI Wina, Febrian A. Ruddyard, selaku Ketua Delegasi RI dalam pandangan umum Indonesia pada sidang ke-56 SubKomite Hukum pada Komite PBB bagi Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai/Legal Sub Committee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (LSC-UNCOPUOS) di Wina, Austria, demikian Counsellor/Koordinator Fungsi Politik KBRI/PTRI Wina, M. Zaim A. Nasution di London, Selasa (28/3).

Febrian A. Ruddyard menekankan Indonesia memandang penting perlunya pengaturan kegiatan keantariksaan, khususnya yang terkait dengan dua aspek utama yaitu isu definisi dan delimitasi antariksa serta isu pemanfaatan geostationary orbit (GSO) secara adil dan tetap mengutamakan prinsip penghormatan atas kedaulatan dan integritas negara.

Dikatakan, Indonesia berpandangan kesepakatan negara-negara mengenai definisi dan delimitasi antariksa merupakan salah satu agenda prioritas yang perlu didorong melalui forum UNCOPUOS, sehingga dasar hukum untuk pengaturan wilayah kedaulatan antariksa dapat ditetapkan dan permasalahan yang muncul akibat legal uncertainty dapat diselesaikan.

Terkait isu GSO, posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berlokasi di sekitar garis khatulistiwa menjadikan isu tersebut penting bagi negeri ini karena 13 persen dari total rentang orbit berada di atas wilayah RI. Oleh sebab itu, dalam sidang LSC-UNCOPUOS, Indonesia kembali menegaskan posisi bahwa GSO perlu diatur dalam suatu rejim hukum khusus yang substansinya tidak bertentangan dengan ketentuan Space Treaty of 1967, serta tetap memerhatikan kepentingan negara, khususnya negara berkembang dan negara dengan letak geografi khusus, seperti negara-negara di garis khatulistiwa.

Di Forum PBB, Indonesia bersama Kelompok G-77 dan RRT juga turut mendorong agar seluruh negara, khususnya yang memiliki kemajuan di bidang keantariksaan, bahu membahu dalam mencegah perlombaan senjata atau mendorong non-militerisasi di ruang angkasa, sehingga pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan damai dapat terjamin.

Pada tingkat nasional, Indonesia mengaksesi sejumlah instrumen hukum tentang Keantariksaan antara lain the Space Treaty of 1967, the Rescue Agreement of 1968, the Liability Convention of 1972 dan the Registration Convention of 1976 serta memiliki UU Nomor 21 tahun 2013. Instrumen hukum tersebut telah menjadi dasar hukum bagi Pemerintah RI dalam mengembangkan kegiatan keantariksaan nasional.

Pertemuan yang berlangsung hingga 7 April mendatang dihadiri lebih dari 200 delegasi mewakili negara-negara pihak dan observer pada UNCOPUOS. Delegasi RI pada pertemuan tersebut dipimpin KUAI KBRI/PTRI Wina, Febrian A. Ruddyard, dan beranggotakan pejabat dari LAPAN, TNI Angkatan Udara, Universitas Atmajaya dan KBRI/PTRI Wina.[]

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Pemain Ganda Denmark Terpukau dengan Perubahan Istora

Selasa, 23 Januari 2018 11:00 WIB

"Kami tidak sabar bertanding di sini," kata Mads Conrad-Petersen.


Lindungi Perbatasan, Xinjiang Akan Bangun Tembok Besar

Selasa, 23 Januari 2018 10:49 WIB

Ratusan orang tewas di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir akibat kekerasan antara etnik Muslim Uighur dan mayoritas etnik Han China


Dalam Gaya Berbeda, Dian Sastrowardoyo Cantiknya Tetap Sama

Selasa, 23 Januari 2018 10:40 WIB

Berikut beberapa gaya Dian Sastrowardoyo yang tetap membuatnya cantik.


Kepergok ke Dokter Kandungan, Sarwendah Hamil Anak Kedua?

Selasa, 23 Januari 2018 10:37 WIB

Selamat ya Wendah hamil anak kedua


Anies: Lahan Pertanian di Jakarta Masih Ada 300 Hektare

Selasa, 23 Januari 2018 10:29 WIB

Meski hampir seluruh wilayah Ibukota dipenuhi dengan gedung pencakar langit, ternyata Jakarta masih memiliki 300 hektare lahan pertanian


Sri Mulyani: Reformasi Birokrasi Suatu Keharusan

Selasa, 23 Januari 2018 10:26 WIB

Pemerintah ingin memaksimalkan peranan ASN. Dalam menangkap peluang dari momentum kebangkitan ekonomi nasional 2 tahun belakangan ini.


Jaga Inflasi 2018, Pemerintah dan BI Sepakati 5 Langkah Strategis Ini

Selasa, 23 Januari 2018 10:20 WIB

Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara khusus menyepakati lima langkah strategis.


Soal e-KTP Bagi Penghayat Kepercayaan, Mendagri Tunggu Rakor di Kemenko Polhukam

Selasa, 23 Januari 2018 10:13 WIB

MUI beberapa waktu lalu mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat e-KTP dengan kolom khusus bagi warga penghayat kepercayaan


Sri Mulyani: Rekrutmen ASN Harus Dapat Orang Terbaik

Selasa, 23 Januari 2018 10:11 WIB

Tahun lalu, dari 37.000 formasi yang ditawarkan, yang melamar 2 juta perserta.


Jokowi Tinjau Program Padat Karya Tunai Irigasi Rawa Pasang Surut

Selasa, 23 Januari 2018 10:06 WIB

Sebanyak 100 orang terlibat dalam program tersebut dengan pekerjaan berupa pembersihan rumput pada bahu jalan dan jembatan.


Satu Persen Orang Terkaya Kuasai 82 Persen Kekayaan Dunia

Selasa, 23 Januari 2018 10:03 WIB

Sedikit orang kaya menguasai kekayaan lebih banyak, sementara ratusan juta orang berjuang untuk bertahan hidup dalam kemiskinan


Bak Petani, Anies Panen Padi dan Buah Naga di Cakung

Selasa, 23 Januari 2018 10:00 WIB

Varietas padi yang dipanen Anies di Cakung merupakan padi Inpardi 32 yang tahan hama wereng.


Bukan Alat Pembayaran Sah, Kemenkeu Tegas Larang Bitcoin

Selasa, 23 Januari 2018 10:00 WIB

Ini mengingat potensi risiko yang besar, tidak hanya bagi masyarakat penggunanya namun juga dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.


Pelaku Pasar Tunggu Aksi Lelang, Laju Obligasi Bakal Melemah

Selasa, 23 Januari 2018 09:58 WIB

Meski demikian, masih adanya aksi beli mampu menahan agar pelemahan tersebut tidak terlalu dalam.


Bursa Dunia Melaju Variatif

Selasa, 23 Januari 2018 09:55 WIB

Pelaku pasar tetap berhati-hati dalam menyikapi kondisi 'government shutdown' di AS.