Komisi I Siap Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, Tapi ..

AKURAT.CO, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) saat ini tampaknya masih lama untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU). Padahal UU ini diperlukan mengingat masyarakat sudah menyetorkan datanya NIK dan KK saat melakukan registrasi ulang kartu prabayar. Tanpa UU ini, data masyarakat bisa saja berpotensi disalahgunakan.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, pihaknya siap mengesahkan RUU PDP ini. Namun saat ini RUU tersebut masih di tangan pemerintah. Saat ini, Komisi I sedang menyelesaikan RUU penyiaran dan RUU Radio Televisi RI. Namun bisa saja RUU PDP itu didahulukan, jika RUU itu sudah matang dari pemerintah.

"Ruu inisiatif dari pemerintah. Karena kalau di Komisi I  masih agak terlalu berat karena masih ada 2 RUU yang ditunggu oleh publik yaitu RUU penyiaran dan RUU radio televisi RI. Tentu kita berharap setelah pemerintah merevisi UU ITE maka saatnya pemerintah memasukkan RUU perlindungan data pribadi," kata Meutya.

Muetya menambahkan, Komisi I mempersilahkan pemerintah untuk mengajuakan inisiatif RUU kepada Komisi I kapanpun pemerintah siap.

"Hari senin nanti kita akan mengundang kemenkominfo, operator-operator terkait untuk membahas  evaluasi registasi ulang ini yang telah dilakukam  walaupun secara undamg-undang belum ada tapi setidaknya melindungi data-data konsumen yang telah memasukkan data melalui registrasi kemarin,"

Meutya pun menegaskan bahwa RUU inisifatif dari pemerintah terkait perlindungan data pribadi sudah menjadi RUU prioritas  Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 namun dari pihak pemerintah (Kemkominfo) yang belum menjadikan RUU tersebut menjadi prioritas prolegnas.

"Di pemerintah kan juga banyak tuh undang-undangnya, mungkin itu belum jadi prioritas," kata Meutya.

Mantan jurnalis salah satu televisi swasta ini berharap RUU PDP secepatnya akan rampung sebelum memasuk tahun politik seperti pemilihan calon presiden tahun 2019 mendatang.

"Saya harap secepatnya karena hal ini juga butuh dorongan dari publik karena publik mulai merasa haknya perlu dilindungi oleh undang-undang inisiatif dari pemerintah terkait perlindungan data pribadi," imbuhnya.[]

---

Editor. Islahuddin